mengomentari pembatasan subsidi BBM
baru 3 bulan yang lalu saya tulis jurnal mengenai kebijakan BBM (baca di sini), harian media indonesia pada 11 februari 2008 mengangkat judul editorial “Beban Rakyat Pada BBM Nonsubsidi”. Jelas sekali pada editorial tersebut, khas media indonesia, selalu mengritik kebijakan pemerintah
memang benar bahwa pemerintah saat ini banyak keliru menerapkan strategi ekonomi secara menyeluruh. seperti benang kusut, akan lama menelusuri ujung dan pangkal supaya semua permasalahan ditangani dengan baik. tetapi tuntutan rakyat meminta pemerintah cepat menyelesaikan permasalahan, sehingga belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain.
lemahnya pemerintah kita dalam mengendalikan ekonomi negara juga lebih banyak ditunjang oleh perilaku para pelaku ekonomi kita yang maunya gampang dan susah diatur. akhirnya pemerintah terburu-buru mengambil kebijakan yang tidak efektif. mau tidak mau kita harus mengakui kekurangan pemerintah tersebut, dan berupaya memberikan jalan yang terbaik buat pemerintah. bukan hanya mengritisi kebijakan pemerintah, tetapi turut serta mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sambil memberi masukan untuk perbaikan.
dalam tulisan saya sebelumnya, saya mendukung kebijakan subsidi BBM diterapkan secara benar dan tepat sasaran. insya Allah jika diterapkan dengan benar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini akan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus dan bersifat adil. subsidi hanya bagi industri dan fasilitas umum, sedangkan fasilitas pribadi tidak perlu disubsidi. diharapkan penghematan sebesar Rp20 triliun dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum.
secara gampangnya, tidak akan ada lagi pemborosan energi secara massal oleh karena kemacetan di jalan-jalan kota besar, karena hanya yang mampu membeli bbm nonsubsidi saja yang akan menjalankan kendaraan pribadi, selebihnya akan menggunakan kendaraan umum
setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah dapat melanjutkan dengan langkah-langkah lain misalnya yang diusulkan oleh editor media indonesia yaitu menekan pemborosan dalam cost recovery bidang migas yang sejauh ini terus diupayakan (bukan dibiarkan), atau memperbaiki teknologi kilang kita agar efisien sehingga menekan impor BBM (kalau yang satu ini butuh evaluasi lebih lanjut), serta membangun kerja sama dengan negara-negara yang jauh lebih menguntungkan dalam pemenuhan dan investasi bidang energi (hmm… dominasi negara maju masih menguasai bidang ini dibanding negara-negara yang dianggap menguntungkan).
apapun keputusan pemerintah, ada baiknya kita hargai dan kita dukung karena sudah saatnya kebiasaan buruk beberapa kalangan yang selalu merongrong kebijakan pemerintah tanpa solusi jitu diakhiri :)
note: satu lagi yang saya kurang suka dari media indonesia yaitu menampilkan sedikit sekali komentar yang mendukung kebijakan pemerintah daripada komentar yang mencela atau menolaknya :p
http://pondokecil.wordpress.com
memang benar bahwa pemerintah saat ini banyak keliru menerapkan strategi ekonomi secara menyeluruh. seperti benang kusut, akan lama menelusuri ujung dan pangkal supaya semua permasalahan ditangani dengan baik. tetapi tuntutan rakyat meminta pemerintah cepat menyelesaikan permasalahan, sehingga belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain.
lemahnya pemerintah kita dalam mengendalikan ekonomi negara juga lebih banyak ditunjang oleh perilaku para pelaku ekonomi kita yang maunya gampang dan susah diatur. akhirnya pemerintah terburu-buru mengambil kebijakan yang tidak efektif. mau tidak mau kita harus mengakui kekurangan pemerintah tersebut, dan berupaya memberikan jalan yang terbaik buat pemerintah. bukan hanya mengritisi kebijakan pemerintah, tetapi turut serta mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sambil memberi masukan untuk perbaikan.
dalam tulisan saya sebelumnya, saya mendukung kebijakan subsidi BBM diterapkan secara benar dan tepat sasaran. insya Allah jika diterapkan dengan benar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini akan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus dan bersifat adil. subsidi hanya bagi industri dan fasilitas umum, sedangkan fasilitas pribadi tidak perlu disubsidi. diharapkan penghematan sebesar Rp20 triliun dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum.
secara gampangnya, tidak akan ada lagi pemborosan energi secara massal oleh karena kemacetan di jalan-jalan kota besar, karena hanya yang mampu membeli bbm nonsubsidi saja yang akan menjalankan kendaraan pribadi, selebihnya akan menggunakan kendaraan umum
setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah dapat melanjutkan dengan langkah-langkah lain misalnya yang diusulkan oleh editor media indonesia yaitu menekan pemborosan dalam cost recovery bidang migas yang sejauh ini terus diupayakan (bukan dibiarkan), atau memperbaiki teknologi kilang kita agar efisien sehingga menekan impor BBM (kalau yang satu ini butuh evaluasi lebih lanjut), serta membangun kerja sama dengan negara-negara yang jauh lebih menguntungkan dalam pemenuhan dan investasi bidang energi (hmm… dominasi negara maju masih menguasai bidang ini dibanding negara-negara yang dianggap menguntungkan).
apapun keputusan pemerintah, ada baiknya kita hargai dan kita dukung karena sudah saatnya kebiasaan buruk beberapa kalangan yang selalu merongrong kebijakan pemerintah tanpa solusi jitu diakhiri :)
note: satu lagi yang saya kurang suka dari media indonesia yaitu menampilkan sedikit sekali komentar yang mendukung kebijakan pemerintah daripada komentar yang mencela atau menolaknya :p
http://pondokecil.wordpress.com
posted by praseae at
4:25 PM
